1. Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud. Fasilitas ini berlaku selama enam tahun masing-masing sebesar 5% per tahun.
2. Penyusutan yang dipercepat atas aktiva berwujud.
3. Pengenaan PPh atas dividen yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 10% atau tarif yang lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku.
4. Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun, tetapi tidak lebih dari 10 tahun.

"Tarif perdagangan sudah hampir 0% secara rata-rata, dan selama ini tak masalah, kita bisa bersaing," kata Edy. Yang perlu diperhatikan sekarang adalah, menjaga agar kebijakan tersebut terealisasi secara benar. Lalu, pemerintah harus fokus pada perlindungan konsumen dan produsen melalui penerapan dan pengawasan SNI, HAKI, label bahasa Indonesia dan halal. "Kebijakan-kebijakan perlindungan sudah cukup, tinggal bagaimana pengawasan dlm pelaksanaan saja," tandas Edy.

Implementasi Deregulasi

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman, Adhy Lukman, mengakui pemerintah sudah mengeluarkan banyak regulasi untuk MEA. Bahkan, menurutnya regulasi yang terangkum dalam paket kebijakan ekonomi bentukan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla merupakan langkah yang tepat.

Namun, menurut Adhy, tindak lanjut paket kebijakan tersebut masih kurang. "Paket kebijakan pertama, banyak yang belum kelar," kata Adhy. Adhy mengacu pada program deregulasi untuk mendukung investasi. Sesuai paket kebijakan itu, ada 134 aturan pemerintah dari 17 kementerian dan lembaga yang harus dideregulasi.

Aturan itu terdiri dari 17 peraturan pemerintah (PP), 11 peraturan presiden (Perpres), dua instruksi presiden (Inpres), 96 peraturan menteri (Permen) dan delapan aturan lainnya.

Menteri Bidang Perekonomian Darmin Nasution, mengakui banyak program deregulasi yang belum terealisasi. Usai memimpin rapat koordinasi (rakor) terkait deregulasi kebijakan pada Senin (7/12), Darmin bilang ada menteri yang belum menjalankan deregulasi. Ia merahasiakan nama menteri tersebut, tapi ia hanya memastikan menteri yang hadir di rapat sudah menyelesaikan tugas dalam deregulasi kebijakan.

Saat itu, rakor dihadiri oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Dua menteri yang absen adalah Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian.

Menurut Adhy, ada aturan di Kemdag yang belum dideregulasi, salah satunya terkait izin ekspor. "Ada beberapa aturan ekspor yang tumpang tindih dan berbelit-belit," kata Adhy tanpa merinci.

Sementara ekonom dan juga Rektor Univesitas Paramadina Firmanzah meyakini kebijakan yang ada sudah cukup untuk menghadapi MEA."Insentif untuk pengusaha sudah ada, kemudahan investasi juga banyak, kemudahan ekspor, semua sudah ada," ujar staf ahli bidang ekonomi mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Bagi Firmanzah, Indonesia sudah punya bekal cukup untuk hadapi MEA, jadi tak perlu khawatir lagi. "Mungkin kita memang takut, tapi negara lain juga takut dengan Indonesia, jadi kita tinggal confident saja," tandas Firmanzah.

Firmanzah mengklaim, pernyataannya bukan bualan. Tapi semua berdasarkan pengalamannya mengikuti berbagai pertemuan di Asia Tenggara selama menjadi staf Presiden SBY. "Saya berbincang-bincang dengan wakil negara lain, Thailand, Malaysia, mereka juga takut bila produk Indonesia menyerbu," terang Firmanzah.

Ketakutan negara tetangga berdasarkan besarnya kekuatan ekonomi Indonesia dengan GDP terbesar, jumlah tenaga kerja terbanyak, sumber daya alam yang masih melimpah, hingga investasi asing yang terus meningkat.