Profil Dewan Komisioner OJK
Berikut ini sekilas profil Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diumumkan Komisi XI DPR RI, Selasa malam, 20 Juni 2012
Muliaman D Hadad (ketua OJK)
Pria kelahiran Bekasi, 3 April 1960 ini mengawali kariernya di bank sentral sebagai staf umum di Kantor BI Mataram pada 1986. Tujuh belas tahun kemudian, peraih gelar Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia dan PhD bidang Business and Economics Monash University Australia diangkat sebagai Kepala Biro Stabilitas Sistem Keuangan BI.
Dua tahun setelah menjadi Kabiro, pada 2005 Muliaman naik pangkat menjadi Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan. Setahun kemudian, Muliaman diangkat menjadi Deputi Gubernur BI. Ia menempati jabatan tersebut untuk periode kedua, terhitung sejak 2011 hingga sekarang. Belum setengah tahun setelah dilantik kedua kalinya sebagai Deputi Gubernur BI, Muliaman melamar untuk posisi Ketua DK-OJK dan terpilih.
Nurhaida (DK OJK)
Dilahirkan di Padang Panjang, 27 Juni 1959, Nurhaida menempuh pendidikan tinggi di Institut Teknologi Tekstil Bandung mengambil jurusan Ilmu Kimia (1985). Tuntas mendapat gelar Insinyur, Nurhaida kemudian melanjutkan studi di Indiana University hingga menyandang gelar Master of Business Administration (1995).
Jenjang kariernya di pemerintahan bermula dari posisi Kepala Urusan Pembebasan Proyek Pemerintah II.2 Badan Pelayanan Kemudahan Ekspor dan Pengolahan Data Keuangan (Bapeksta) pada 1991. Tahun 1995 Nurhaida bergabung dengan Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) sebagai Pelaksana Badan Pengawas Pasar Modal. Selama berkarier di Bapepam-LK sejumlah jabatan pernah dipegangnya.
Mulai dari Kepala Sub Bagian Wakil Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek Badan Pengawas Pasar Modal, Kepala Bagian Bina Wakil Perusahaan Efek Badan Pengawas Pasar Modal, Kepala Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek, sampai Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal. Setelah 16 tahun berkarier di Bapepam-LK, Nurhaida akhirnya menempati posisi teratas di lembaga yang berada di bawah Kementerian Keuangan tersebut. Tepatnya pada 16 November 2011 Nurhaida diangkat menjadi Ketua Bapepam-LK.
Rahmat Waluyanto
Pria berusia 53 tahun ini mengawali kariernya sebagai Staf Direktorat Pengawasan Badan Usaha Milik Negara pada 1985. Rahmat saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Direktorat Divisi Manajemen Utang Kementerian Keuangan. Jabatan tersebut dipegangnya sejak 2005.
Rahmat merampungkan pendidikan sarjananya di Universitas Gajah Mada jurusan Akuntansi pada 1983. Ia kemudian melanjutkan studinya di University of Denver, Colorado pada 1992 dengan meraih dua gelar sekaligus, yakni Master of Business Administration (MBA) dan Master of Science. Berikutnya, di tahun 1997 ia memperoleh gelar Doktor dan PhD di University of Birmingham Inggris.
Di luar kariernya di Kementerian Keuangan, Rahmat pernah menjabat sebagai Deputi Gubernur di International Monetary Fund (IMF) pada 2008. Ia juga menjadi Komisaris di PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Firdaus Djaelani
Pria kelahiran Jakarta 17 Desember 1954 ini punya cukup bekal pengalaman sebagai regulator maupun pelaku industri di sektor perbankan maupun sektor keuangan non-bank (khususnya asuransi).
Firdaus pernah berkarier sebagai Kepala Subdirektorat Pemeriksaan Direktorat Asuransi Kementerian Keuangan pada 1993. Tujuh tahun kemudian ia naik pangkat menjadi Direktur Asuransi Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Departemen Keuangan.
Ketika pemerintah membentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada 2004, setahun kemudian Firdaus dipilih sebagai Direktur LPS. Pada 2008 ia diangkat menjadi Kepala Eksekutif LPS. Jabatan tersebut ia pegang hingga April 2012. Sekarang Firdaus merupakan anggota Dewan Komisioner LPS. Salah satu kasus kakap penyehatan bank yang ia tangani selama di LPS adalah Bank Century.
Komisaris PT Reasuransi International Indonesia ini lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia jurusan Manajemen pada 1981. Ia kemudian meneruskan pendidikannya di jurusan Ekonomi Ball State University Indiana Amerika Serikat pada 1988. Pada Maret 2012, Firdaus berhasil meraih gelar Doktor dari Universitas Gajah Mada (UGM). Disertasinya saat itu bertajuk "Pertumbuhan Industri Asuransi Jiwa di Indonesia: Kajian dari sisi Pembeli, Penjual dan Kebijakan Publik".
Ilya Avianti
Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran (FE-Unpad) ini lahir di Bandung pada 7 Juli 1959. Ilya merintis kariernya sebagai dosen di kampus yang juga merupakan almamaternya tersebut. Ia menamatkan pendidikannya mulai dari Sarjana Ekonomi dan Akuntansi sampai Doktor Akuntansi di FE Unpad.
Selain menjadi akademisi, Ilya juga pernah menjadi tenaga ahli Menteri Keuangan, yakni pada 2005-2006. Ia juga sempat menjadi Komisaris PT Tuban Petro Industry dari tahun 2006-2009.
Pada 2007, Ilya menjadi tenaga ahli Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dua tahun kemudian, posisinya beralih menjadi Pelaksana Tugas Auditor Utama Keuangan Negara VII pada Auditorat Utama Keuangan Negara VII BPK merangkap staf ahli. Jabatan tersebut merupakan level terakhirnya di lembaga Pemerintah tersebut. Setelah menjadi kandidat DK-OJK, Ilya mundur dari jabatan yang telah didudukinya sejak 2010 tersebut.
Kusumaningtuti S. Soetiono
Sama halnya dengan Muliaman D Hadad, perempuan kelahiran London tanggal 21 Juli 1954 ini berlatar belakang pejabat di Bank Indonesia (BI). Selain pernah menjadi Kepala BI di kantor perwakilan New York, Kusumaningtuti sempat menjabat sebagai Deputi Direktur BI Bagian Hukum. Ia juga pernah menduduki jabatan Kepala Pusat Studi Kebanksentralan dan Direktur Internasional.
Kusumaningtuti meraih gelar Master of Law International Law dan Legal Studies serta Phd di The American University Washington DC (AS).
Nelson Tampubolon
Pria berusia 54 tahun ini pernah menduduki sejumlah jabatan penting di BI. Pada 2002-2005 ia menjabat Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI. Setelah itu, pada 2005-2008 Nelson menjadi Kepala Perwakilan BI di Singapura. Kariernya berlanjut di BI pada 2008-2012 dengan menjabat Direktur Direktorat Internasional BI.
Daftar pendidikannya di bidang perbankan pun cukup panjang. Selain meraih gelar sarjana di Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen Universitas Parahyangan Bandung, Nelson juga mengantongi titel Master of Science in Management di Arthur D Little Management Institute, Boston, AS. Di luar itu, Nelson juga menjalani pendidikan keahlian kursus pemeriksa bank, Sekolah Staf Pimpinan Bank Indonesia, dan tercatat sebagai alumnus Lemhanas.
Halim Alamsyah sebagai anggota ex-officio dari Bank Indonesia
Diangkat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI No.63/P Tahun 2010 tanggal 1 Juni 2010 dan diambil sumpahnya pada tanggal 17 Juni 2010.
Ia memulai kariernya di bank sentral pada tahun 1982 sebagai staf analis kredit, di Urusan Kredit Koperasi. Pada 1999 diangkat sebagai Deputi Direktur Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter. Berselang satu setengah tahun kemudian, tepatnya Juli 2000, diangkat sebagai Kepala Biro Gubernur Bank Indonesia.
Pada Juli 2002, pria bergelar Master of Arts dalam bidang A Development Economics, Boston University, Massachusetts, USA ini dipromosikan sebagai Direktur Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan.
Sejak Januari 2003, dia berturut-turut menduduki jabatan sebagai Direktur Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter, Direktur Direktorat Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat pada April 2005, dan Direktur Direktorat Statistik dan Moneter pada Februari 2006, sebelum akhirnya ditempatkan sebagai Direktur DPNP pada Maret 2007.
Anny Ratnawati sebagai anggota ex-officio dari Kementerian Keuangan.
Anny Ratnawati adalah doktor ekonomi pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB). Anny menyelesaikan program doktor di IPB. Wanita kelahiran Yogyakarta pada 24 Februari 1962 itu, memulai kariernya sebagai dosen dan peneliti di IPB.
Di Kementerian Keuangan, Anny sempat menempati posisi Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). Lalu pada 8 Juli 2008, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarawati melantik Anny Ratnawati sebagai Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Anny menggantikan Achmad Rochjadi yang meninggal pada Juni 2008.
Pada awal Mei 2010, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengangkat Anny Ratnawati sebagai komisaris PT Pertamina (Persero).
Pada 19 Mei 2010, presiden akhirnya mempercayakan jabatan Wakil Menteri Keuangan kepada Anny Ratnawati yang saat itu masih menduduki posisi sebagai Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.