Menghitung kontribusi Freeport bagi bumi pertiwi

JAKARTA. Pada 5 April 2016, PT Freeport Indonesia genap 49 tahun menginjakkan kakiknya di tanah air. Ini terhitung sejak di tandatanganinya Kontrak Karya Freeport yang pertama oleh pemerintah Indonesia pada 5 April 1967.

Selama hampir 50 tahun beroperasi di negeri ini, Freeport mengklaim telah banyak memberikan kontribusi besar bagi pemerintah maupun rakyat Indonesia, khususnya masyarakat Papua.

Paling tidak, ada dua pola kontribusi PT Freeport Indonesia terhadap Indonesia. Pertama, kontribusi langsung terhadap penerimaan negara berupa pajak,royalti, dan dividen.

Kedua, keuntungan tidak langsung berupa gaji atau upah karyawan, pembelian dalam negeri, pembangunan daerah, dan investasi dalam negeri.

Manajemen Freeport Indonesia mengklaim, sepanjang 1992-2014 perusahaan mengontribusi sebesar US$ 15,8 miliar terhadap penerimaan negara secara langsung. Sementara kontribusi berupa keuntungan tidak langsung senilai US$ 29,5 miliar.

Itu kontribusi dari sisi nilai uang. Dari sisi pembangunan, manajemen Freeport juga mengklaim telah ikut membangun Papua.

Wakil Presiden Freeport Indonesia Napoleon Sawai pernah menyebutkan, ada 27% atau sekitar yakni 30.000 warga lokal yang bekerja di PT Freeport Indonesia.

Dari jumlah itu, 50 orang di antaranya duduk di posisi staf manajerial dan 7 warga asli Papua menjadi Vice President (VP) Freeport.

Napoleon termasuk salah satu pribumi lokal yang beruntung menjabat di posisi VP Freeport Indonesia.

Artinya, kata Napoleon, Freeport Indonesia sudah membantu beberapa warga asli Papua untuk mensejahterakan warga lokal dengan memberikan pekerjaan.

Sah-sah saja manajemen Freeport mengklaim sumbangsihnya tak sedikit bagi Indonesia. Sebelum Freeport masuk ke Indonesia pada 1967, wilayah Timika di Papua adalah hutan belantara.

Tabel Kontribusi Freeport

Pada awal Freeport mulai beroperasi, banyak penduduk pribumi setempat yang pada awalnya berpencar-pencar mulai masuk ke wilayah sekitar tambang Freeport.

Pada 1970, pemerintah dan Freeport secara bersama-sama membangun rumah-rumah penduduk yang layak di jalan Kamuki. Kemudian dibangun juga perumahan penduduk di sekitar selatan Bandar Udara yang sekarang menjadi Kota Timika.

Pada tahun 1971 Freeport membangun Bandar Udara Timika dan pusat perbekalan. Selain itu, membangun jalan-jalan utama sebagai akses ke tambang dan jalan-jalan di daerah terpencil sebagai akses ke desa-desa Tahun 1972.

Pembangunan demi pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Papua terus dilakukan Freeport Indonesia setiap tahun.

Untuk pengembangan masyarakat lokal di Papua, Freeport Indonesia menginvestasikan dana pengembangan masyarakat dalam dua bentuk.

Pertama, program pengembangan masyarakat yang dikelola langsung oleh perusahaan dan program kemitraan dengan Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK).

LPMAK adalah lembaga pengelola dana kemitraan PTFI bagi pengembangan masyarakat yang beranggotakan perwakilan pemerintah lokal, tokoh masyarakat Papua, pemimpin masyarakat adat Amungme dan Kamoro, dan PTFI.

Dilansir dari situs resmi PT Freeport Indonesia, anak usaha Freeport McMoran ini menggelontorkan dana yang tidak sedikit.

Pada tahun 2014, jumlah dana investasi PTFI untuk pengembangan masyarakat baik yang dikelola langsung oleh PTFI maupun melalui kemitraan dengan LPMAK mencapai US$ 92,2 juta, sedangkan total dana investasi pengembangan masyarakat dari tahun 1992-2014 mencapai US$ 1,3 miliar.

Dari seluruh program ini tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan kesejahteraan masyarakat didaerah sekitar wilayah tambang PTFI, khususnya daerah pesisir Selatan Kabupaten Mimika sebagai wujud komitmen perusahaan dalam mendukung kemajuan pembangunan daerah Kabupaten Mimika.

Pembangunan dan kesejahteraan itu, antara lain, proyek infrastruktur dan fasilitas masyarakat baik di aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Bahkan, pemerintah Indonesia secara tegas memberikan apresiasinya terhadap Freeport. Simak saja pendapat yang diungkapkan Bambang Gatot Ariyono, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM.

Bambang mengatakan, berdasarkan analisa pemerintah, lebih banyak poin keuntungan bagi negara ketimbang kerugiannnya bila memberikan perpanjangan izin tambang ke Freeport.

Sedikitnya, ada sepuluh keuntungan yang diperoleh bila perusahaan yang bermarkas di Amerika Serikat tersebut tetap menguasi tambang di Bumi Cendrawasih hingga 2041.

Berdasarkan analisa aspek ekonomi dan teknis, potensi keuntungan yang bisa diperoleh negara jika memberikan perpanjangan izin bagi Freeport akan tetap berlanjut seperti yang berlaku sekarang ini.

Antara lain, potensi belanja barang di dalam negeri mencapai US$ 1,2 miliar per tahun dan potensi penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak sebesar US$ 1,3 miliar per tahun, potensi kontribusi corporate social responsibility (CSR) US$ 113 juta per tahun, serta potensi masuknya investasi tambahan sebanyak US$ 1,4 miliar per tahun.

Selain itu, kegiatan operasional tambang masih tetap berjalan lancar karena operatornya tidak berubah. Alhasil, Freeport dapat memproduksi 71 juta ton konsentrat hingga 2041 dan tetap mempekerjakan tenaga kerja 22.732.

Operasi tambang Freeport juga tetap memiliki potensi multiplier effect untuk pengembangan usaha lain di daerah setempat, dan siklus perekonomian dan pembangunan daerah dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Bambang bilang, berlanjutnya operasi Freeport juga bisa mengurangi risiko bahaya pada sistem penyanggaan, sistemventilasi dan fasilitas penunjang bawah tanah sesuai keahlian perusahaan.

“Adanya komitmen Freeport untuk kegiatan hilirisasi, sehingga dapat mendorong industri manufaktur berbasis tembaga di dalam negeri," kata Bambang dalam diskusi untung-rugi perpanjangan izin Freeport di Megawati Institute, Januari 2016.

Grafik  Kontribusi Freeport dari pajak, royalti, dividen, biaya, dan dukungan langsung lainnya : (dalam miliar dollar AS)

Sumber : Riset Kontan