JAKARTA. Terhitung 10 Juni 2015, pemerintah memberlakukan kebijakan bebas visa kunjungan (BVK) melalui Perpres No.69 tahun 2015. Dengan ambisi mampu menarik 10 juta wisatawan manca negara di tahun ini.

Pemberian bebas visa bagi 30  negara  terdiri dari;  RRT,  Rusia,  Korea Selatan,   Jepang,   Amerika  Serikat, Kanada,   Selandia Baru,   Mexico,   Inggris,   Jerman,   Prancis, Belanda,   Italia, Spanyol,   Swiss,   Belgia,   Swedia,   Austria,   Denmark,   Norwegia, Finlandia, Polandia, Hungaria, Ceko, Qatar, UEA, Kuwait, Bahrain, Oman, dan Afrika Selatan. 

Pemerintah membuka pintu masuk bagi wisman penerima BVK 30 negara yakni melalui Bandara;  Soekarno-Hatta (Tengerang), Ngurah Rai (Bali), Kualanamu (Medan), Juanda (Surabaya), Hang Nadim (Batam), sedangkan pintu masuk melalui pelabuhan laut yaitu; Pelabuhan; Sri Bintan, Sekupang, Batam Center, dan Tanjung Uban.

Kebijakan BVK  sebelumnya telah   diberikan  pada  15  negara  yakni;  Thailand, Malaysia,  Singapura, Brunei  Darussalam, Filipina,  Chili,  Maroko, Peru, Vietnam, Ekuador, Kamboja, Laos, Myanmar, Hongkong SAR, Macao SAR.

Menteri Pariwisata (Menpar) Arief  Yahya mengatakan, hasil kajian diberlakukannya  kebijakan BVK 30 negara menunjukkan akan terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisman sekitar 1 juta wisman per tahun. Angka proyeksi kunjungan wisman dari 30 negara penerima BVK tahun ini sebanyak 4,12  juta  wisman,  tahun  berikutnya  2016 sebanyak   5,16  juta,   dan  tahun  2017  sebanyak  6,45  juta.  Dua tahun berikutnya  2018 dan 2019 sebesar 8,06 juta dan 10,8  juta  wisman.

Menpar menjelaskan lebih jauh, angka proyeksi kunjungan wisman China sebagai penerima BVK tahun ini sebanyak 1,3 juta atau naik hampir 50% dari capaian tahun 2014 sebanyak 900 ribu wisman, sedangkan kunjungan wisman Jepang diproyeksikan tahun ini sebanyak 530 ribu wisman. “Pertumbuhan kunjungan wisman dari China dan Jepang saat ini sudah terlihat.  Dalam lima bulan ini (Januari-Mei  2015)  kunjungan wisman China tumbuh  18,58%  dan  wisman Jepang tumbuh 6,85%,” kata  Arief Yahya.

Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara

 2008  6.234.497
 2009  6.323.730
 2010  7.002.944
 2011  7.649.731
 2012  8.044.462
 2013  8.802.129
 2014  9.435.411
 2015  
 Januari  723.039
 Februari  786.653
 Maret  726.300
 April  749.900
 Mei  793.500

Sumber: BPS

Melihat dampak positif dari kebijakan bebas visa, menurut Arief Yahya, pemerintah ke depan berencana akan menambah bebas visa  lagi sehingga jumlahnya mendekati sebagaimana yang dilakukan oleh Malaysia dan Thailand.  “Kebijakan BVK ini akan membuka lebih banyak peluang untuk mendulang devisa serta menaikkan pendapatan langsung masyarakat  dari  pariwisata,”  kata Menpar.

Ketua Association of the Indonesia Tour and Travel (Asita) Asnawi Bahar menilai penambahan negara tujuan BVK merupakan peluang besar untuk mendatangkan wisman lebih banyak lagi. Terbukti, dampak kebijakan ini terhadap penambahan jumlah wisman asal China.

“Kenaikan yang paling tinggi, China 17,86% dan Hong Kong. India juga tinggi. Yang menarik dari Inggris dan Prancis, April lalu kenaikannya masing-masing 8,22% dan 5,5%,” ujarnya.

Imbasnya, bisnis agen perjalanan atawa travel agency kian menjamur. Peluang banjir turs asing tidak disia-siakan begitu saja oleh PT Bayu Buana Tbk.

Caranya dengan menambah sekitar 10%-15% paket tur baru dari paket tur yang sudah ada saat ini. “Kami melihat kebijakan bebas visa bisa membantu menambang minat wisman untuk ke Indonesia,” kata Agustinus Pake Seko, Direktur Bayu Buana.

Untuk pasar China, Bayu Buana jauh-jauh hari telah menyiapkan paket outbound tourist from China. Rencananya, Bayu Buana akan membentuk anak usaha dengan menggandeng mitra asal China. “Perusahaan joint venture ini khusus menangani market di China,” paparnya.

Tak mau ketinggalan, PT Panorama Destination juga siap mengambil peluang. Bedanya, Panorama tengah fokus menyasar turis asal Amerika, Finlandia, Rumania, Hungaria, dan Bulgaria. “Asianya ke China. Itu semua dilakukan tahun ini,” kata Sekretaris Perusahaan Panorama Achmad Sufyani.

Panorama pun menggandeng agen wisata di negara-negara tersebut. Langkah ini diambil untuk menjaring sekaligus menggeber promosi di negara tersebut.

Direktur Eksekutif Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Cyprianus Aoer menyebut kebijakan BVK meningkatkan potensi bisnis pariwisata. “Dengan tambahan wisman akan menambah potensi pendapatan pariwsata,” tuturnya.

Cita rasa lokal

Nah, kini giliran daerah bersolek diri mengambil peluang dari kebijakan BVK. Menggali potensi wisatanya melalui strategi city branding.

Secara definisi, city brand adalah identitas, simbol, logo, atau merek yang melekat pada suatu daerah. President & CEO PATA Indonesia Chapter, Purnomo Siswoprasetijo, menyatakan City Branding merupakan suatu strategi yang dilakukan negara atau daerah untuk membuat positioning yang kuat dalam target pasar mereka.

"Seperti layaknya positioning produk atau jasa sehingga negara atau daerah tersebut dapat dikenal secara luas di seluruh dunia," katanya.

Tengok saja, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah gencar melakukan "city branding" sebagai Kota Kesenian dan Budaya.

"Jakarta adalah kota yang terdiri dari kebudayaan yang beragam, dan itu yang hingga saat ini belum tergali," kata Kepala Dinas Kebuayaan dan Pariwisata DKI Jakarta, Arif Budiman.

Arif mengatakan saat ini Jakarta sedang membuat ikon-ikon baru  untuk mewujudkannya menjadi Kota Budaya.

"Salah satu ikon adalah pagelaran-pagelaran seni yang sering kita lakukan saat ini, seperti "Jakarta International Performing Art" (Jakipa) yang akan datang," katanya.

Nah dengan strategi ini, setidaknya target 20 juta wisman datang ke Indonesia bisa tercapai di 2020.

Lagi-lagi soal infrastruktur

Tapi tunggu dulu, kebijakan dan strategi ini harus dibareni pembenahan fasilitas, infrastruktur, dan tenaga kerja pariwisata. Ketua Asita Answai Bahar menuturkan tanpa dibarengi pembenahan tersebut, kebijakan BVK akan sia-sia.

Hal senada juga diutarakan oleh Sekretaris Perusahaan Panorama Destination Achmad Sufyani yang menegaskan pemerintah harus melakukan persiapan dan koordinasi dengan pihak terkait, selain pembenahan infrastruktur. “Menurut undang-undang, bebas visa itu kan harus resiprokal. Jadi kita kasih bebas visa turis aisng ke Indonesia, sebaliknya mereka juga harus begitu,” katanya.

Direktur Bayu Buana Agustinus Pake Seko juga mewanti-wanti agar pemerintah serius membangun sarana dan prasarana infrastruktur pariwisata. “Kalau sumber daya manusia, kita masih bisa bersaing. Untuk infrastruktur harus diakui perlu banyak perbaikan,” ujarnya.

Sebagai pelaku industri pariwisata, Agustinus merasakan akses kunjungan ke daerah tujuan wisata selain Bali masih memprihatinkan. “Obyke wisata juga tidak dikelaola secara profesional,” paparnya.