Ketidakpastian Kebijakan Pemerintah Jadi Pemicu Utama Amblesnya IHSG

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Investor dan pengusaha semakin gelisah. Bukannya mendapat ketenangan di saat pasar saham dan rupiah sedang tertekan, pelaku pasar justru terus disuguhi berbagai wacana kebijakan pemerintah yang menimbulkan ketidakpastian baru.

Kini, di tengah tekanan rupiah dan derasnya arus keluar dana asing yang membayangi pasar, muncul desas-desus pembentukan badan baru pengelola ekspor komoditas strategis seperti crude palm oil (CPO) dan batubara.

Dalam skema yang beredar, eksportir nantinya tidak lagi menjual langsung kepada pembeli luar negeri, melainkan melalui badan khusus tersebut. Pemerintah disebut ingin menggunakan skema ini untuk menekan praktik under invoicing ekspor yang selama ini dinilai mengurangi potensi penerimaan negara dan devisa hasil ekspor. Dari info beredar, badan ekspor ini akan diawasi oleh Danantara.

Baca Juga: Masyarakat Kelas Bawah Terpaksa Kembali Makan Tabungan

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mengetahui rencana pembentukan badan khusus ekspor tersebut. Menurut dia, pengumuman akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Wah, saya enggak tahu, nanti Presiden mengumumkan itu," kata Purbaya di kantornya, Selasa (19/5).

Namun, kabar ini sudah terlanjur bikin pasar saham ambles. Investor melakukan panic selling, sehingga Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok 3,46% ke level 6.370. Saham-saham komoditas menjadi korban utama.

Pola ini serupa dengan kejatuhan harga emiten mineral, usai pemerintah menyatakan rencana menyesuaikan tarif royalti mineral. Meskipun kebijakan ini akhirnya ditunda, investor sudah merespons negatif isu tersebut.

Ketidakpastian baru

Jika badan ekspor dibentuk, pasar menyoroti potensi dampak negatif berupa tekanan margin eksportir, menurunnya fleksibilitas perdagangan, hingga risiko birokrasi dan tata kelola jika implementasinya bersifat wajib dan terpusat.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menjelaskan, badan khusus ekspor komoditas strategis dapat mendistorsi mekanisme pasar dan memengaruhi kinerja ekspor nasional.

"Karena para eksportir selama ini punya pasar masing-masing. Jangan sampai justru ekspor kita turun," ujar Ketua Umum Gapki, Eddy Martono.

Pengamat Pasar Modal, Hendra Wardana mengatakan, pelaku pasar saham juga khawatir, munculnya lapisan regulasi baru berpotensi menekan fleksibilitas bisnis, margin keuntungan, hingga volume ekspor emiten. Dus, isu ini bikin katalis tambahan yang mempercepat aksi jual di saham-saham komoditas.

"Investor pada dasarnya tidak menyukai ketidakpastian kebijakan, apalagi ketika wacana tersebut muncul di tengah perlambatan ekonomi global dan harga komoditas yang volatile," tuturnya.

Baca Juga: Ketidakpastian Tinggi, Bank KBMI 3 Tetap Punya Kemampuan Naik Kelas

Pengamat Pasar Modal dan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Budi Frensidy mengatakan, kebijakan yang belum jelas justru lebih menakutkan bagi pasar dibanding kebijakan yang sudah pasti.

"Jadi, masalah utamanya bukan hanya isi kebijakan, tetapi komunikasi yang buruk dan ketidakpastian implementasi," kata Budi.

Menurut dia, ketika muncul kebijakan baru tanpa penjelasan resmi, investor cenderung menggunakan skenario terburuk. Akibatnya risk premium naik, investor asing makin defensif, dan tekanan jual di IHSG membesar.

Direktur Avere Investama, Teguh Hidayat juga menilai, jika tidak dijalankan secara profesional, badan ekspor ini justru berisiko dipersepsikan sebagai tengkulak baru dalam rantai ekspor.

Pasar tampaknya juga belum siap menerima tambahan eksperimen kebijakan baru. Terlebih, rumor tersebut muncul ketika IHSG sudah lebih dulu dibebani isu rebalancing MSCI, transformasi bursa, pelemahan rupiah, dan tekanan global.

Budi memperkirakan, IHSG dalam jangka pendek masih akan bergerak volatil dan berpotensi bergerak pada kisaran 6.100-6.500.