Sebuah layar besar terpasang di ruang rapat besar, Balai Kota, Jakarta, Selasa (15/1) pekan lalu. Di sana terpampang rencana pembangunan enam ruas tol dalam kota. Pembicaranya adalah Direktur Utama PT Jakarta Tollroad Development, Frans Sunito. Dia memaparkan rencana proyek bernilai lebih dari Rp 41 triliun itu kepada publik. Jakarta Tollroad adalah pemenang tender proyek tersebut.
Acara pemaparan publik (public hearing) ini digelar untuk mendengar masukan masyarakat atas rencana pembangunan enam ruas tol untuk mengatasi kemacetan lalu lintas Jakarta. Hadir dalam acara bersejarah tersebut adalah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak dan sejumlah pakar serta aktivitis lembaga swadaya masyarakat.
Alasan pembangunan enam ruas tol dalam kota ini karena infrastruktur jalan di ibukota sangat minim. Menurut Frans, rasio ketersediaan jalan dengan luas kota di Jakarta hanya sebesar 6,2%. Angka ini lebih rendah bila dibandingkan dengan kota-kota besar di dunia seperti Singapura, Tokyo dan lainnya. Berdasarkan paparan Frans, Singapura mempunyai rasio jalan sebesar 12% sementara di Tokyo sebesar 20%.
Usai pemaparan, sejumlah aktivis melancarkan "serangan" atas rencana itu. Marco Kusumawijaya, pendiri sekaligus Direktur Ruang Jakarta (Rujak) mengatakan, penambahan ruas jalan tidak akan menyelesaikan kemacetan lalu lintas karena justru akan mendorong keinginan orang memiliki mobil. Sebagai orang yang pernah di tinggal di Tokyo selama dua tahun, Marco menyatakan ibukota Jepang tersebut juga mengalami kemacetan yang luar biasa.
Serangan juga datang dari pengamat transportasi Darmaningtyas. Pengurus Masyarakat Transportasi Indonesia ini mengecam rencana pembangunan ruas tol tersebut. "Tolong tunjukkan tol dalam kota mana yang tidak macet?," katanya. "Faktanya saat ini jalan tol dalam kota macet."
Jokowi tak banyak bicara dalam forum itu. Dia lebih banyak diam dan mendengar. Sebelumnya, dia menerangkan, alasan menggelar acara itu karena dirinya belum faham benar soal pembangunan enam ruas tol dalam kota tersebut.
Melalui acara dengar pendapat itu, dia berharap bisa memutuskan langkah yang tepat untuk mengurai kemacetan lalu lintas Jakarta. "Saya tidak ingin melanggar etika kebijakan publik. Saya akan menyetujui kalau benar-benar dibutuhkan masyarakat bukan atas kepentingan bisnis," katanya, Senin (14/1).
Anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta Azas Tigor Nainggolan secara tegas menolak, rencana pembangunan enam ruas tol dalam kota tersebut. Dia beralasan berdasarkan rancangan tata ruang tata wilayah Jakarta, pembangunan enam ruas tol dalam kota dimungkinkan bila Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelesaikan sejumlah persyaratan.
Persyaratan itu tertuang dalam rencana tata ruang dan tata wilayah DKI Jakarta. Disebutkan, bahwa konsep tol bisa dilakukan bila paling sedikit 12 koridor angkutan umum massal termasuk sistem pengumpang yang terintegritas sudah dioperasikans secara umum. Selain itu, tol bisa dilakukan bila telah ada pembatasan lalu lintas.
Selain, strategi manajemen lalu lintas pada setiap rencana lokasi titik keluar/masuk kendaraan telah disiapkan. Namun, sejumlah persyaratan itu masih belum dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Marco, Darmanintyas dan Tigor lebih sepakat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membenahi angkutan umum untuk mengatasi kemacetan lalu lintas terlebih dahulu. Dengan pembenahan angkutan umum dan disertai pembatasan kendaraan pribadi, mereka berharap pengguna kendaraan pribadi beralih ke angkutan umum.
Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) menyatakan, Jokowi tak bisa membatalkan proyek tersebut. Kepala BPJT Achmad Gani beralasan, pembatalan itu akan mengubah tata ruang yang telah disusun. "Peraturan menteri PU diubah, peraturan gubernur diubah," katanya seperti dikutip dari Tribunnews.
Achmad Gani menegaskan, proyek enam ruas tol dalam kota ini dibutuhkan dan telah lulus evaluasi. Dia mengatakan, jalan tol dalam kota masih sangat kurang.
Seperti diketahui, proyek enam ruas tol dalam kota ini digagas pada jaman Sutiyoso. Lalu, Gubernur Fauzi Bowo meneken surat penetapan lokasi pembangunan (SP2LP) enam ruas tol dalam kota pada 11 April 2012. Surat SP2LP itu sudah dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur DKI No 598/2012.
Dalam SK ini menyebutkan, lokasi proyek melewati lima wilayah di DKI yakni Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur. Berdasarkan SP2LP itu juga, panjang total enam proyek tol itu adalah 69.770 kilometer dan lebar 25,88 meter.
Sikap Jokowi dalam rencana pembangunan enam ruas tol dalam kota terkesan plin plan. Di masa kampanye, dia secara tegas menampik pembangunan enam jalan tol dalam kota itu. "Saya lebih mendorong pembangunan transportasi massal," kata Jokowi pada 13 November lalu.
Jokowi bilang, pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota hanya memfasilitasi para pemilik mobil pribadi, bukan kepentingan publik secara keseluruhan. Untuk itu, dia lebih menyetujui anggaran untuk pembangunan jalan tol tersebut digunakan untuk memperbaiki fasilitas transportasi publik Transjakarta, Kopaja, dan Metro Mini, agar layananya lebih baik lagi.
Namun, sikapnya kemudian berubah setelah rapat dengan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto. Dia menyatakan bersedia membangun jalan tol dalam kota itu untuk menuntaskan kemacetan asal ada sejumlah persyaratan. Salah satu alasannya karena diperbolehkannya ruas tol dalam kota itu dilalui oleh angkutan umum seperti bus TransJakarta.
Usai paparan publik, Jokowi belum memutuskan sikapnya. Dia meminta waktu untuk memutuskannya. "Saya masih pikir-pikir," katanya sembari tersenyum.