Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama membawa sejumlah gebrakan di awal masa kepemimpinannya. Gebrakan ini membuat pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sempat tergagap-gagap.
Sebagian masyarakat menyambut positif apa yang dilakukan Jokowi dan Ahok tersebut. Berikut gebrakan yang dilakukan oleh pasangan yang mengusung slogan Jakarta Baru ini;
Inspeksi mendadak
Di awal masa pemerintahannya, Jokowi melakukan inspeksi mendadak (Inspeksi) mendadak ke sejumlah kelurahan. Pada 23 Oktober 2012 lalu, Jokowi melakukan sidak ke satu kecamatan dan dua kelurahan yakni Kelurahan Senen, Kelurahan Cempaka Putih Timur, dan Kecamatan Cempaka Putih.
Hasilnya, pimpinan tiga instansi yang disambangi orang nomor satu di Jakarta ini tidak ada. Bahkan, sebagian ruangan masih terkunci. Padahal, ketika itu, sudah mulai jam kerja. Sebagian pegawai masih belum masuk kerja kendati sudah pukul 08.30 WIB.
Menurut Jokowi, sidak ini untuk mengetahui kualitas pelayanan para bawahannya kepada masyarakat. Dari hasil sidak ini, mantan Walikota Solo ini menyimpulkan, pelayanan belum memadai.
Blusukan
Jokowi meneruskan kebiasaannya sewaktu menjadi Walikota Solo yakni berdialog langsung dengan masyarakat. Dia turun langsung ke lapangan untuk meninjau kampung-kampung kumuh, pasar tradisional, sungai dan bahkan mengunjungi warga yang sedang bermasalah.
Kartu Jakarta Sehat
Tepat para peringatan Hari Pahlawan 2012, Jokowi meluncurkan Kartu Jakarta Sehat (KJS) di Kelurahan Pademangan Timur, Jakarta Utara. Pada tahap ujicoba, sebanyak 3.000 kartu dibagikan di enam wilayah DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan membagikan lebih dari 4 juta kartu untuk warga tak mampu di Jakarta.
Dengan Kartu Jakarta Sehat ini, warga Jakarta bisa memperoleh pelayanan kesehatan secara gratis untuk segala jenis penyakit. Kartu ini berlaku untuk pengobatan di Puskesmas dan rawat inap di rumah sakit umum daerah kelas tiga.
Kartu Jakarta Pintar
Kartu Jakarta Pintar diluncurkan perdana di SMA Yappeda, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada 1 Desember 2012. Kartu ini diperuntukkan bagi pembiayaan setiap murid seperti pembelian seragam, buku dan transportasi.
Pada tahap awal, Kartu Jakarta Pintar ini dibagikan kepada 375.539 siswa SMA/SMK. Kartu Jakarta Pintar dibagikan dalam bentuk kartu ATM Bank DKI senilai Rp 240.000 per siswa/bulan.
Menemui langsung buruh
Jokowi-Ahok membawa suatu kebiasaan baru di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Keduanya tak ragu menemui para pengunjuk rasa bila beraksi di depan Balai Kota, Jakarta. Mereka biasanya mengundang para pengunjuk rasa untuk mendengarkan langsung tuntutan mereka.
Salah satu contohnya ketika unjuk rasa buruh menuntut kenaikan upah. Jokowi dan Ahok keluar dari ruangan kantor lalu menemui para demonstran lalu kemudian mengagendakan pertemuan dengan perwakilan buruh.
Transparasi di Youtube
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama biasa mendokumentasikan rapat kerja dengan para bawahannya. Video rapat itu diunggah ke situ YouTube dan bisa diakses semua orang. Basuki mengatakan, kebiijakan ini demi transparansi dalam pembuatan keputusan.
Tak jarang di video tersebut, Ahok memarahi para bawahannya yang tidak siap mengikuti rapat. Ada yang karena tidak membawa laptop, ada juga karena bawahannya tidak menyiapkan materi rapat. Masyarakat menyambut baik transparansi di YouTube ala Ahok ini.
Pangkas 25% anggaran
Aksi Ahok yang cukup mengejutkan bawahannya adalah soal anggaran. Dalam rapat penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Ahok meminta semua anggaran proyek dipangkas 25%. Pemangkasan anggaran di seluruh Satuan Kerja Pemerintahan Daerah lebih efisien. Dana hasil pemotongan itu kemudian bisa dialihkan pada program pelayanan masyarakat seperti kesehatan, pendidikan dan usaha kecil menengah.
Car free night
Pada pergantian tahun 2012, Jokowi mengusulkan car free night. Ruas jalan Sudirman dan Thamrin tertutup bagi kendaraan bermotor sejak pukul 16.00 WIB. Ide ini kemudian ditiru oleh kota-kota lainnya seperti Bandung, Yogyakarta dan lainnya.
Baju Betawi
Setiap Rabu, pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menggenakan pakaian adat Betawi. Keputusan Jokowi ini mulai berlaku 2 Januari 2013. Tujuannya untuk meningkatkan dan melestarikan kecintaan kepada budaya lokal serta memunculkan karakter dari budaya Betawi.
Public hearing
Acara dengar pendapat public (public hearing) muncul saat pro kontra proyek pembangunan enam ruas tol dalam kota. Jokowi kemudian mengundang para pihak yang pro dan kontra untuk mendengarkan pendapat dan masukan mereka.
Jokowi berencana akan lebih sering menggelar public hearing ini. Selain pembangunan enam ruas tol dalam kota, mantan Walikota Solo ini juga ingin mendengarkan pendapat public soal pembangunan mass rapid transit (MRT).