JAKARTA. Salah satu isu yang santer terdengar dan kerap diperdebatkan oleh politisi hingga netizen di masa pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla adalah soal utang. Pemerintahan Jokowi, sapaan akrab Joko Widodo, memang kreatif dalam berutang. Pemerintah banyak merilis obligasi yang menyasar investor ritel, yang dananya lebih terbatas.
Tak heran, produk-produk obligasi berbasis ritel pun kini semakin beragam. Jika biasanya pemerintah hanya rutin menerbitkan instrumen seperti obligasi negara ritel (ORI) dan sukuk ritel (sukri), kini ada juga instrumen obligasi dan sukuk ritel mirip tabungan dan tidak bisa diperdagangkan di pasar sekunder. Penjualannya pun via online.
Anda mungkin sudah tahu soal Savings Bond Ritel (SBR) dan Sukuk Tabungan (ST). Di tahun ini, pemerintah sudah menerbitkan dua seri SBR, yaitu SBR003 dan SBR004. Padahal, sebelumnya instrumen ini hanya ditawarkan dua tahun sekali, yakni SBR001 pada 2014 dan SBR002 pada 2016 silam. Pemerintah juga kembali menawarkan Sukuk Tabungan seri ST-002 setelah terakhir kali dilakukan pada tahun 2016.
Analis Fixed Income MNC Sekuritas I Made Adi Saputra mengatakan, pemerintah awalnya kesulitan menarik minat investor ritel. Selain instrumennya terbatas, teknologi yang tersedia juga belum memadai. Belum lagi, dulu nilai investasi untuk obligasi ritel mencapai Rp 5 juta, belum bisa menjangkau seluruh kalangan investor ritel.
Upaya memperbanyak jumlah instrumen dan frekuensi penerbitannya pada faktanya tak langsung mengangkat jumlah kepemilikan investor ritel di surat berharga negara (SBN). Mengutip data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, hingga Rabu (17/10), porsi kepemilikan investor ritel atau individu di SBN cuma Rp 53,74 triliun, setara 2,35% dari total obligasi.
Dari segi nominal, sebenarnya kepemilikan ritel meningkat di masa Jokowi. Saat Jokowi mulai menjabat, 20 Oktober 2017, kepemilikan investor ritel di SBN hanya Rp 24,79 triliun, setara 1,79%. "Obligasi ritel baru ada sekitar 15 tahun lalu, beda dengan perbankan yang sudah lama sekali kemunculannya. Makanya investor ritel lebih akrab dengan produk-produk perbankan," kata Made.
Terlebih lagi, investor ritel sangat sensitif terhadap besaran kupon. Hal ini terlihat dari penerbitan ORI014 pada tahun 2017 yang hanya mencapai Rp 8,94 triliun. Mengingat, kala itu kupon yang diberikan hanya 5,85% per tahun.
Bukan cuma jumlah dan varian obligasi ritel yang bertambah di era Jokowi. Demi memuluskan pembangunan infrastruktur, pemerintah Jokowi mendorong perusahaan, terutama pelat merah, untuk kreatif mencari pendanaan. Untuk memfasilitasi hal ini, pemerintah Jokowi menerbitkan aturan soal berbagai instrumen pendanaan.
Pemerintah Jokowi misalnya membuka pintu bagi perusahaan untuk menerbitkan obligasi global berdenominasi rupiah atawa Komodo Bond. Beberapa BUMN sudah menerbitkan obligasi ini. Selain itu, pemerintah juga sudah mengatur soal penerbitan green bond.
Produk baru lainnya yang berhasil ditelurkan pada pemerintahan ini adalah Dana Investasi Infrastruktur (Dinfra). Dinfra merupakan pendanaan berbentuk kontrak investasi kolektif (KIK) yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari pemodal, untuk kemudian diinvestasikan pada aset infrastruktur, misalnya saja proyek pembangunan jalan tol. PT Jasa Marga Tbk termasuk salah satu yang sudah menerbitkan produk ini.